Gowa, baktionline.id
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Muh. Ramli Siddiq Daeng Rewa menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang berlangsung di Padi Valley Resort, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Senin (16/6).
Pada Musrenbang tersebut Ramli Rewa menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait pentingnya prinsip check and balances demi menghindari dominasi satu pihak, terutama executive heavy.
Menurut Ramli Rewa, kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga representasi rakyat menegaskan perlunya keterlibatan yang lebih substansial dalam proses perencanaan pembangunan.
Salah satu wujud nyata kontribusi DPRD adalah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat, menjadikan Pokir sebagai salah satu pilar perencanaan pembangunan yang akuntabel, urai Ramli Rewa.
Pokok-pokok pikiran DPRD memliki landasan hukum dan peran strategis berikut mekanisme pengajuan dan penelahan yang lahir sebagai amanat dari sejumlah regulasi yang memperkuat fungsi DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, ungkap Ramli Rewa.
Ketua DPRD Gowa Ramli Rewa katakan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai representasi rakyat.
Dengan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur, Pokir menurut Ramli Rewa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Namun kata Ramli Rewa, keberhasilan implementasi Pokir memerlukan sinergi yang baik antara DPRD, Pemda dan masyarakat.
Melalui komunikasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi seperti e-planning, Pokir dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, terang Ramli Rewa.
” Sinkronisasi program melalui Pokok Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2025-2029 bukan sekadar prosedur administratif, tetapi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah “kata Ramli Rewa.
Keterlibatan aktif sejak awal, pemanfaatan data, kolaborasi lintas pihak, dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat, maka visi pembangunan daerah dapat tercapai secara kolektif dan berkelanjutan, jelasnya.
DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu mengawal aspirasi masyarakat dalam bentuk program yang realistis dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Dengan begitu, kata Ramli Rewa, pembangunan yang dijalankan akan lebih tepat sasaran, adil, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, kunci Ramli Rewa.
Walau begitu,Ramli Rewa mengakui bahwa meskipun Pokir memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus.
Beberapa tantangan yang sering muncul kata Ramli Rewa seperti komunikasi yang tidak efektif antara DPRD dan SKPD, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan deadlock dalam pembahasan usulan pokir, yang pada akhirnya menghambat program pembangunan termasuk terbatasnya kapasitas anggaran dan kurangnya pemahaman tentang partisipasi.
Kalau dampak positif pokir, Ramli Rewa katakan keseimbangan dalam pemerintahan dapat terwujud juga bisa mengefisiensi perencanaan.
(Bawa Karaeng, Isra)
