Gowa, baktionline.id.
Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga anak perusahaan PT Wings Group, yakni PT KIA, PT KIS, dan PT SMS.
Kegiatan tersebut berlangsung diruang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Gowa, Rabu, 13/8/2025.
RDP ini membahas persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan, yang sebelumnya dilaporkan oleh aliansi buruh dan perwakilan pekerja terdampak.
RDP dipimipin Ketua Komisi IV DPRD Gowa dan dihadiri anggota Komisi IV DPRD Gowa.
Turut hadir perwakilan TNI-Polri, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa, aliansi buruh, dan perwakilan karyawan yang terkena dampak PHK.
Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Ardiansyah Sabir, menyampaikan bahwa RDP ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab DPRD dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dilindungi, dan proses PHK dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Ardiansyah dalam pernyataannya.
Dalam forum terbuka tersebut, masing-masing perwakilan perusahaan menyampaikan klarifikasi mengenai alasan dan mekanisme PHK yang telah dilakukan, termasuk proses mediasi yang sebelumnya ditempuh.
Mereka juga memberikan penjelasan atas tuntutan pekerja terkait pemutusan hubungan kerja yang dinilai tidak transparan dan kurang berkeadilan.
Menanggapi hal itu, Ardiansyah menekankan pentingnya peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menindaklanjuti hasil RDP, khususnya menyangkut perjanjian antara PT SMS dengan aliansi buruh yang menjadi dasar untuk penanganan lebih lanjut.
“Kami dari Komisi IV meminta agar Disnaker menindaklanjuti hasil dari RDP ini dengan serius,” ujarnya.
Selain itu, Ardiansyah juga mendorong pihak perusahaan agar membuat kesepakatan resmi terkait komitmen penempatan kembali lima orang pekerja terdampak, dengan lokasi kerja yang jelas dan masih berada dalam wilayah kota.
“Kami berharap kesepakatan ini tertuang secara resmi, dan ada kejelasan sektor atau posisi kerja yang disediakan. Ini penting untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang terdampak,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Bontomarannu, Muhammad Syafaat Surya Atmaja, turut menyampaikan pandangannya dalam rapat.
Ia mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini telah mengganggu stabilitas wilayah.
“Sudah delapan kali aksi terjadi, dua diantaranya di kantor kecamatan. Kami tentu berharap wilayah ini tetap aman dan masyarakat sejahtera,” ujar Camat.
Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal di masyarakat akibat intensitas aksi yang meningkat, meskipun pihaknya tetap menjaga netralitas dan menghormati hak menyampaikan pendapat secara damai.
“Kami hanya ingin agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Gowa, Abdul Hakim Hafid, saat dikonfirmasi usai rapat enggan memberikan banyak komentar. Melalui sambungan telepon WhatsApp, ia hanya mengatakan bahwa persoalan tersebut “sudah melalui proses litigasi” dan “tadi sudah dilakukan pertemuan di DPRD.”
RDP kemudian ditutup dengan kesepakatan damai antara tiga anak perusahaan PT Wings Group dan aliansi buruh serta perwakilan pekerja. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Gowa.
Ardiansyah mengakhiri rapat dengan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi secara konstruktif.
“Mudah-mudahan kegiatan usaha di Kabupaten Gowa dapat berjalan lancar, mensejahterakan masyarakat, dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Semoga perjuangan buruh juga terus berlanjut dalam semangat yang baik dan konstruktif,” tutupnya.
(Bawa Karaeng, Isra)
