Gowa, baktionline.id
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin minta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak mengurangi anggaran dua program prioritas yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa hingga saat ini.
Mulai dari anggaran penanganan kemiskinan hingga program intervensi stunting. Hal ini ditegaskan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4).
Dalam pertemuan tersebut membahas penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan di periode tahun 2027.
Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan dukungan anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat,” ujar Wabup Gowa ini.
Ia menegaskan, komitmen Pemkab Gowa untuk menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi vertikal.
Selain stunting, Wabup Darmawangsyah juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa yang dinilai sebagai hasil dari berbagai intervensi program berbasis masyarakat.
Wabup Gowa berharap capaian tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengurangi dukungan anggaran di daerah yang telah menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten dan kota. Ia mendorong agar pemerintah provinsi dapat menyuarakan kebutuhan daerah secara lebih kuat, khususnya terkait keberlanjutan pendanaan program prioritas.
“Pemprov Sulsel diharapkan menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor.
Sekrov menyebutkan, setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan program agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Jufri, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Musrenbang Tematik tersebut juga menjadi wadah penyelarasan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan langkah strategis guna memperkuat sinergi pembangunan, sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, dapat tercapai secara berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Gowa pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, Kepala Balitbangda Kabupaten Gowa, Taslim dan Kepala Dinas Perdastri Kabupaten Gowa, Muh Fajaruddin.
(Bawa Karaeng, Isra)
