Menu ✖

Mode Gelap

Politik Pemerintahan ยท 13 Jul 2026 WITA

Bupati Gowa Dijadwalkan Beri Klarifikasi di Hadapan Pansus Hak Angket DPRD


					Bupati Gowa Dijadwalkan Beri Klarifikasi di Hadapan Pansus Hak Angket DPRD Perbesar

 

Gowa, baktionline.id

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dijadwalkan menghadiri sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa pada Selasa (14/7/2026).

Sidang yang akan berlangsung di Gedung DPRD Gowa tersebut dijadwalkan terbuka untuk umum.

Dalam sidang itu, Pansus akan meminta klarifikasi langsung dari Bupati terkait tiga persoalan yang saat ini menjadi fokus penyelidikan. Ketiga isu tersebut meliputi pengadaan program seragam sekolah gratis, penghentian bantuan beasiswa Resqilah, serta dugaan pelanggaran etika yang berkaitan dengan sumpah jabatan kepala daerah.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), membenarkan bahwa agenda klarifikasi tersebut telah dijadwalkan dan Bupati Gowa akan hadir untuk memberikan penjelasan di hadapan Pansus.

“Besok (Selasa, red) Ibu Bupati akan hadir untuk agenda mendengarkan klarifikasinya,” ujar HAR saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026).

Menurut HAR, proses yang sedang berlangsung merupakan bagian dari pelaksanaan hak angket DPRD sebagai mekanisme konstitusional untuk memperoleh fakta, data, dan keterangan atas persoalan yang menjadi objek penyelidikan.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah. Kewenangan DPRD hanya sebatas menjalankan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“DPRD tidak punya kewenangan memberhentikan kepala daerah. Mekanismenya adalah mengusulkan kepada Mahkamah Agung,” tegasnya.

HAR menjelaskan, setelah seluruh proses penyelidikan oleh Pansus rampung, hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disampaikan kepada seluruh anggota dewan sekaligus meminta pandangan dari masing-masing fraksi mengenai langkah lanjutan.

Apabila melalui rapat paripurna DPRD memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah, usulan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Mahkamah Agung (MA). Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sidang klarifikasi yang akan digelar pada Selasa besok diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai persoalan yang tengah menjadi perhatian Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
(Bawa Karaeng, Isra)

Artikel ini telah dibaca 75 kali

isra ds badge-check

Wartawan

Baca Lainnya

DPRD Gowa Tegaskan Tahapan Cawabup Gowa Dimulai Januari 2027

31 Oktober 2026 - 07:10 WITA

Klarifikasi Staf Desa Bontoala, Korban Keberatan Dan Melaporkan Pelaku Ke Pihak Berwajib

31 Oktober 2026 - 04:00 WITA

Nama Hasrul Abdul Rajab Menguat di Bursa Wabup Gowa, HAR: Kita Tunggu Tanggal Mainnya!

29 Oktober 2026 - 23:03 WITA

Ketua DPRD Gowa Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Gowa Lebih Baik

29 Oktober 2026 - 23:00 WITA

Darmawangsyah Muin Dilantik Jadi Bupati Gowa, Ini Harapan Pimpinan DPRD

29 Oktober 2026 - 19:54 WITA

Ditahan, Wakil Ketua DPRD Gowa Sampaikan Doa Kepada Mantan Bupati Gowa

29 Oktober 2026 - 19:52 WITA

Trending di Politik Pemerintahan