Sinjai, baktionline.id
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai Agustini Puji Astuti bersama Ketua DPRD Sinjai Lukman Arsal pantau tanah milik warga yang ingin disertifikat. Peninjauan lokasi ini disaksikan langsung oleh aparat Kelurahan Lappa, tokoh masyarakat setempat dan juga pegawai BPN, bertempat di jalan Agar-Agar Kelurahan Lappa pada Jumat (28/06/2024).
Diketahui sebelumnya pemilik tanah atas nama Imran Ilyas, S.H,.M.H, saat ini menjabat Danpomdam XIV Hasanuddin yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj.Nurliah telah membuat surat pengaduan ke BPN Sinjai terkait dengan tindakan M. Saad yang telah melakukan pengukuran dan memasang patok secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan aparat pemerintah kelurahan setempat, serta mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.
Atas dasar laporan pengaduan tersebut pihak BPN melakukan prosedur pengecekan kelengkapan surat-surat terkait dimana ditemukan pemilik tanah atas nama Imran Ilyas yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj.Nurliah yang telah memiliki bukti kuat dan lengkap sedangkan pihak M. Saad hanya dapat menunjukan bukti pembayaran PBB saja.
Dimana dijelaskan oleh Kepala BPN Sinjai bahwa bukti pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.
Saiful Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa BPN Sinjai, mengatakan bahwa, “setelah kita meninjau di lapangan sudah ada kejelasan, serta sudah ada kesepakatan antara Sdr. M.Saad sebagai pihak teradu dan pak Imran Ilyas sebagai ahli waris dimana M.Saad telah mengakui bahwa tanah yang telah dipatok oleh dirinya di lokasi milik Imran Ilyas bukan bagian dari tanahnya dan merupakan tindakan yang salah, selanjutnya akan membuat surat pernyataan di kantor BPN Sinjai dan akan ditindaklanjuti secepatnya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sinjai, ” ucapnya.
Lanjut Syaiful menambahkan bahwa, ” kejadian persengketaan tanah yang bermula dari informasi yang tidak lengkap, informasi keliru, pendapat berbeda, dan data yang berbeda dapat menimbulkan suatu masalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami berharap kepada masyarakat khususnya di Kab. Sinjai apabila ingin menentukan dan mengklaim terkait suatu lokasi tanah kiranya dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak BPN serta aparat pemerintahan setempat sehingga dapat diberikan penjelesan guna mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” paparnya.
Selaku pelapor dalam hal ini Imran Ilyas, mengharapkan agar kiranya juga pihak kelurahan bekerja sesuai prosedur terutama mengetahui atau mengecek histori kepemilikan tanah sebelum menerbitkan produk/dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan pengurusan tanah karena ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum. (Bawa Karaeng, Kama)
