Gowa, baktionline.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertempat di ruang rapat
Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) DPRD Kabupaten Gowa, Selasa, 20/1/2026.
RDP digelar berdasarkan permintaan dari masyarakat melalui Perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat
Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
RDP ini kali ini merupakan gabungan Komisi I dan II DPRD Gowa bersama unsur-unsur terkait.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 1 Asrul Makkaraus Sujiman didampingi Sekretaris komisi 1 H.Yunus Palele dan
Sekretaris Komisi 2 DPRD Gowa Abdul Kadir SM Dg. Tulo.
Turut hadir anggota DPRD Gowa dari Komisi 1 yakni H. Fahmi Adam, S.E, Aris Muflih, S.Sos , Hj.Risqiyah Hijaz, S.E, dan H.Abd.
Salam Dg. Rani.
Sedangkan dari Komisi 2 hadir Faisal Dg.Nyengka S.H, Dra. Hj. Sutihati Dahlan dan Hj. ST. Haniah Hafid, S.E
Dari Pemkab Gowa, hadir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Plt Kades, Sekdes dan staf Desa Maradekaya.
Kelompok tani, tokoh masyarakat dan LSM dari Maradekaya juga hadir dalam RDP ini.
Asrul Makkaraus mengatakan pembahasan dalam RDP ini mengenai permasalahan menyangkut pembangunan Irigasi tersier sepanjang ±400 hektar yang telah mengalami kerusakan dan tidak pernah mendapatkan perbaikan selama kurang lebih 10 tahun serta keresahan Masyarakat Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng terkait tidak adanya transparansi mengenai Alokasi Dana Desa (DD) di setiap tahunnya, khususnya penyertaan modal ketahanan pangan sebesar 20% dari DD Desa Maradekaya yang dikelolah oleh BUMDES Desa Maradekaya.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Desa Maradekaya Drs Muchlis Daeng Naba dalam paparannya mengatakan setiap tahun petani Maradekaya mengeluhkan persoalan pengairan.
” Kami hadir disini bersama kelompok tani dari masyarakat Maradekaya sebagai bentuk aduan dan penyampaian aspirasi terkait kondisi yang dialami masyarakat petani di Desa kami ” Kata Muchlis.
Selanjutnya Muchlis katakan pengelolaan Dana Desa tidak sesuai yang diharapkan, tidak transparan termasuk dana Ketapang yang dianggarkan 20 % dari Dana Desa hanya dimanfaatkan oleh aparat Desa dan mantan kepala Desa.
Rusdi Amiluddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa dan Muh. Ilyas dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan mekanisme pengadaan bendung air irigasi di Desa Maradekaya.
Kabid Pembangunan Dinas PMD Kabupaten Gowa Hj.Erna para kesempatan itu menjelaskan penyertaan modal dana Ketapang sesuai peraturan Menteri Desa oleh pemerintah desa itu kewenangan pengelolaannya ditentukan oleh aparat Desa.
” Berubah pada tahun 2025 , pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes ” Jelas Hj. Erna.
Ditambahkan H.Munir Dg Tata selalu Sekdes Maradekaya bahwa pengelolaan penyertaan modal Dana Ketapang tahun 2023 dan tahun 2024 itu belum dikelola oleh Bundes.
Dana Ketapang tahun 2023 sekitar 160 juta dan tahun 2024 205 juta, total 371 juta lebih, ungkapnya.
” mantan Desa selaku warga bersyarat untuk mengelola sebagian dana Ketapang setelah verifikasi karena memiliki bisnis ternak ayam ” Ungkap H.Tata, sapaan akrabnya.
” Kalau mau bukti, silahkan datang ke Maradekaya, ada sekitar seribu ekor ternak ayam petelur ditempat usaha yang dimaksud ” terang H.Tata.
Sekretaris Komisi 2 DPRD Gowa H.Abdul Kadir Tulo setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Desa Maradekaya meminta kepada pemerintah Desa Maradekaya untuk segera masukkan proposal pengadaan bendung air irigasi dan yang lainnya ke Dinas terkait.
” Secepatnya dimasukkan, kami akan kawal di DPRD Gowa ” Kunci H. Tulo.
(Bawa Karaeng, Isra)
