Gowa, baktionline.id
Ketahanan pangan desa tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang sehat, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Olehnya itu, alokasi dana pengelolaan ketahanan pangan dan atau yang dalam bentuk barang atau produk jadi harus dikelola secara profesional sehingga perputaran ekonomi didesa terus bergerak serta melibatkan masyarakat secara umum agar mendapatkan manfaat kepada semua warga terutama yang berhak menerima, bukan hanya dikelola oknum tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu.
Hal berbeda, program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa diduga tidak tepat sasaran.
Warga menilai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat malah dinikmati oleh oknum-oknum tertentu.
Hal ini diungkapkan oleh Muhlis Dg Naba, salah seorang warga Desa Maradekaya yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Maradekaya, Jumat, 3/10/2025).
Menurutnya, bahwa selain berasal dari anggaran pusat, Dana Desa Maradekaya wajib mengalokasikan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan yang semestinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun ia menduga dana tersebut digunakan sendiri oleh oknum Mantan Kepala Desa (Mandes) inisial RM dan Sekretaris Desa (Sekdes) Mardekaya sejak tahun 2023 hingga 2024.
“Anggaran Ketapang ini seharusnya dikelola oleh BUMDes Maradekaya, ini malah digunakan dan dinikmati sendiri oleh Mandes dan Sekdes Mardekaya sejak tahun 2023 sampai tahun 2024. Adapun alasan mandes, dana itu dipakai untuk usaha dan kandang ternaknya, dan alasan yang tidak masuk akal kalau dana itu dia pergunakan untuk usaha sendiri,” ungkap Dg Naba yang juga mantan legislator Gowa dan mantan Kades Maradekaya melalui telepon selularnya.
Dg Naba menyebut, Alokasi Dana Ketapang dari Dana Desa mencapai Rp500 Juta per tahun, atau sekitar Rp1 Miliar selama 2 tahun.
“Dari DD yang mengalokasikan 20% untuk ketahanan pangan di Desa Mardekaya sebesar Rp500 Juta per tahunnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, segera mungkin Dg Naba akan membawa persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Gowa demi mendapat kejelasan.
“Untuk lebih jelasnya, segera mungkin kita akan RDP kan persoalan ini ke DPRD Gowa, agar dibahas secara terbuka,” tutup Dg Naba.
Sementara itu, Sekdes Maradekaya, H Abdul Munir Dg Tata mengaku, tidak pernah menerima Dana yang dimaksud, namun disisi lain ia mengatakan Dana Ketapang tahun 2023 dan 2024 digunakan untuk ayam petelur, seperti bibit, pakan ayam, dan obat-obatan.
” Kalau Bumdes Pak barupi keloka tahun ini dananya, kalau 2023/2024, Katapan digunakanun untuk ayam petelur, ada barangnya, saya tidak pernah menerima dana Ketapan Pak 2023/2024,” tulis Sekdes Mardekaya kepada awak media lewat pesan singkat, saat dikonfirmasi, Sabtu (4/10/2025) malam.
Lanjut Sekdes, bahwa pengelolaan dana ketapang tahun 2023 dan 2024 dilakukan oleh Mandes.
“Pengadaan bibit ayam dan pakanx, serta obat- obatan dan hasilnya ada terbagi ke masyarakat Miskin, seperti stunting dan gizi buruk yang dikelola Mandes sendiri. Bumdes Barupi Kelola Tahun 2025,” tulisnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal alasan pengelolaan dana Ketapang oleh Mandes dan dugaan penggunaan untuk kepentingan pribadi, Sekdes memilih bungkam hingga berita ini ditayangkan.
Begitu pula Oknum Mandes Maradekaya yang bersangkutan, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.
Diketahui, anggaran implementasi ketahanan pangan desa adalah minimal 20 persen dari Dana Desa yang harus dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama.
Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan swasembada pangan, seperti pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, serta mendukung rantai pasok dan menjaga ketersediaan pangan di desa.
(Bawa Karaeng, Isra)
