Menu

Mode Gelap

Politik Pemerintahan · 6 Feb 2026 WITA

Perkuat Sinergitas Pemerintah dan Legislatif, Empat Ranperda Setuju Dibahas


					Perkuat Sinergitas Pemerintah dan Legislatif, Empat Ranperda Setuju Dibahas Perbesar

 

Gowa, baktionline.id

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Jumat (6/2).

Keempat Ranperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Kabupaten Layak Anak, dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan ini, Wabup Gowa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan masukan.

Menurutnya hal itu menunjukkan perhatian dan tanggungjawab legislasi serta bentuk sinergitas antara pemerintah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh pandangan, saran dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gowa akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pembahasan demi mewujudkan pembangunan Gowa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Darmawangsyah menjelaskan terkait Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan nasional guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan ketertiban pembangunan, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel melalui penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sementara Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan untuk memperkuat sistem sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pada Ranperda Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk melindungi dan memenuhi hak anak melalui kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus pembangunan.

Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja serta mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Gowa.

“Pemerintah Kabupaten Gowa bersama DPRD berkomitmen melakukan pengawasan agar pemenuhan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan,” sebutnya.

Pada rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD pada prinsipnya menyetujui keempat Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya dengan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan serta sesuai mekanisme perundang-undangan.

“Kami menerima keempat Ranperda ini namun dengan usulan dibentuk masing-masing satu panitia khusus setiap Ranperda agar pembahasan lebih optimal,” ujar juru bicara Fraksi Gowa Sejahtera, Zulfiadi.

Rapat paripurna ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gowa, unsur Forkopimda, Pimpinan SKPD dan Camat Lingkup Pemkab Gowa.
( Bawa Karaeng, Isra)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

isra ds badge-check

Wartawan

Baca Lainnya

Perumda AM Tirta Jeneberang Setor Dividen Rp3,49 Miliar, Bupati Gowa Sebut Terbaik Sepanjang Konstribusi PDAM

9 April 2026 - 23:29 WITA

Musrenbang RKPD 2027, Gowa Dorong Transformasi Sosek dan Pemerataan Pembangunan

8 April 2026 - 05:11 WITA

Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam Sampaikan Pokir Pada Musrenbang RKPD 2027

8 April 2026 - 02:05 WITA

ASN Pemkab Gowa Terapkan WFH, Layanan Publik Dipastikan Beroperasi Maksimal

7 April 2026 - 07:16 WITA

Bupati Gowa : Bendungan Je’nelata Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

7 April 2026 - 03:06 WITA

Bupati Gowa Lantik Pejabat Eselon II, Minta Kinerja Berbasis Data dan Berorientasi Solusi

6 April 2026 - 05:32 WITA

Trending di Politik Pemerintahan