Gowa, baktionline.id
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah bersama TP PKK mempercepat penuntasan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya layanan yang tingkat kepemilikannya masih rendah seperti akta perkawinan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hal itu disampaikan Darmawangsyah saat menghadiri Sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) dan Tuntas Layanan Adminduk di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Sabtu (12/9/2026).
Darmawangsyah mengatakan, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki dokumen atau memenuhi persyaratan administratif. Data kependudukan menjadi bagian penting dalam kehidupan warga sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
“Administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki dokumen atau melengkapi persyaratan administratif. Data kependudukan yang baik merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap warga memiliki hak atas dokumen kependudukan yang jelas dan akurat. Karena itu, masyarakat juga perlu memastikan data kependudukannya selalu diperbarui ketika terjadi perubahan, seperti kelahiran, perkawinan, kematian maupun perubahan data lainnya.
Hal ini dinilai penting karena Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Gowa berada di kisaran 806 ribu hingga 850 ribu jiwa yang tersebar di 18 kecamatan, 46 kelurahan dan 121 desa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut, kata Darmawangsyah, berbanding lurus dengan konsekuensi pelayanan yang harus diberikan pemerintah. Setiap penduduk harus memiliki identitas yang jelas dan data yang terus diperbarui.
“Konsekuensinya adalah pelayanan. Setiap penduduk harus mendapatkan identitas yang jelas dan datanya harus selalu diperbarui jika ada perubahan,” katanya.
Ia memaparkan, capaian kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Gowa telah mencapai 99,65 persen dari total keluarga yang terdaftar. Sementara kepemilikan KTP elektronik mencapai 98,84 persen dari total penduduk wajib KTP-el.
Untuk akta kelahiran, capaian kepemilikannya telah mencapai 99,59 persen dari total kelahiran. Namun, angka tersebut tetap perlu ditindaklanjuti dengan memastikan tidak ada kelahiran yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan.
“Angka-angka ini perlu kita cek kembali. Masih ada kekurangan yang harus dituntaskan dan membutuhkan kerja sama yang baik antarperangkat daerah, TP PKK dan kolaborasi serta koordinasi yang baik dengan para camat,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menambahkan bahwa sejumlah layanan masih membutuhkan perhatian serius. Kepemilikan akta perkawinan baru mencapai 47,84 persen dari total kepala keluarga berstatus kawin. Sementara kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 62,32 persen dari total anak usia 0-17 tahun yang tercatat.
Adapun aktivasi IKD baru berada pada angka 17,60 persen. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun strategi agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara maksimal.
“Kalau bisa, seluruh indikator ini kita dorong mendekati 100 persen. Akta perkawinan dan IKD masih menjadi prioritas yang harus kita tuntaskan bersama,” tegasnya.
Meski secara statistik capaian administrasi kependudukan Kabupaten Gowa telah memenuhi sejumlah target nasional, Darmawangsyah menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian angka.
Pemkab Gowa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), lanjutnya, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi agar masyarakat mendapatkan layanan secara cepat dan mudah.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran masyarakat dan keterlibatan TP PKK hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh warga terlayani.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan TP PKK yang telah berjalan sejak 2025.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi langsung di lapangan untuk memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
“Kita tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga melakukan eksekusi di lapangan. Capaian Kabupaten Gowa untuk layanan KTP elektronik sudah baik, meskipun masih ada sekitar 7 ribu warga yang harus dituntaskan,” kata Naoemi.
Ia meminta TP PKK Kabupaten Gowa terus mendorong penyelesaian sisa layanan tersebut, termasuk akta kelahiran, KIA dan layanan administrasi kependudukan lainnya.
Naoemi mengingatkan agar capaian yang sudah tinggi tidak membuat pemerintah dan kader PKK terlena. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten agar seluruh warga memahami pentingnya memiliki dan memperbarui dokumen kependudukan.
“Jangan terlena dengan capaian yang sudah ada. Masih banyak yang harus direalisasikan, seperti KIA dan beberapa layanan lainnya. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menilai TP PKK memiliki posisi strategis karena kadernya bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan jaringan tersebut, percepatan layanan6 adminduk dinilai dapat dilakukan lebih efektif.
“Kenapa kita berkolaborasi dengan PKK? Karena PKK dekat langsung dengan masyarakat. Kader PKK penting untuk melakukan pendekatan dan edukasi langsung di lapangan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulsel, M Iqbal S Suhaeb, Ketua Bidang 1 TP PKK Provinsi Sulsel, Nurhayati Azis, Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, Ketua Bidang I TP PKK Gowa, Suryanti Andy Azis yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa dan para Camat se-Kabupaten Gowa.
(Bawa Karaeng, Isra)
