Gowa, baktionline id
Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) gelar aksi di depan gerbang Kantor Bupati Gowa dan dilanjutkan di depan gedung DPRD Gowa
BMKI dan serikat pekerja Farkes KSPSI meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan Kasubag Umum selaku PPTK yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang atas pemotongan upah karyawan outsorsing di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dan mendesak Bupati Gowa untuk mencopot Kepala Dinas dan Kepala Bagian Umum Dinas Kesehatan yang diduga melakukan diskriminasi terhadap tenaga Non – ASN nakes karena mereka tidak terdata dalam pangkalan BKN pada tahun 2022 serta meminta Bupati Gowa untuk mengembalikan pegawai non – ASN Nakes yang dipecat dibeberapa Puskesmas dan tidak melakukan pemecatan terhadap pegawai non – Nakes yang saat ini masih bekerja di beberapa Puskesmas Kabupaten Gowa
Jendral Lapangan Irham Tompo dari BMKI bersama sekitar 30 orang serikat pekerja farkes KSPSI yang tergabung dalam pembawa aspirasi diterima diruangan gedung DPRD Gowa
Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa didampingi anggota DPRD Gowa lainnya yakni Zufiadi dan Rahmat serta tenaga ahli Supriadi Kadir
Irham Tompo meminta Ketua DRPD Gowa untuk menfasilitasi tenaga kesehatan menggelar RDP di DPR RI Pusat bersama Kemenpan – RB, Kementrian Kesehatan dalam memberikan kepastian status bagi mereka yang sudah lama mengabdi
Dirinya juga mengatakan ” BKPSDM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk bertanggung jawab mengenai banyaknya tenaga kesehatan yang tidak terdata di BKN yang sudah puluhan tahun mengabdi” terang Irham Tompo, diruangan gedung DPRD Gowa, Senin (20/01/2025)
Irwan Tompo berharap kepada ketua DPRD Gowa untuk mengeluarkan rekomendasi pemecatan kepala dinas kesehatan Gowa dalam gagalnya menjalankan tugas secara adil dan transparan bagi tenaga kesehatan.
Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa akan segera memanggil kadis Kesehatan dan dinas terkait guna duduk bersama dengan pembawa aspirasi dari BMKI dan Farkes
“Kami akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan BKPSDM dan istansi terkait untuk dengar pendapat di gedung DPRD Gowa” ucap Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa dihadapan BMKI dan Farkes
Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa, meminta dari empat Puskesmas non – ASN Nakes yang dipecat , disebutkan peserta unjuk rasa supaya hadir dalam dengar pendapat.
(Bawa Karaeng, Isra)
