Gowa, baktionline.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari mekanisme penguatan tata kelola stabilisasi harga dan pengamanan pasokan menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (11/12).
Forum ini menjadi instrumen koordinatif untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku distribusi komoditas strategis.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dijalankan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Inflasi yang terkendali merupakan indikator keberhasilan stabilisasi ekonomi daerah dan menjadi prasyarat utama terjaganya daya beli masyarakat,” ujar Bupati Gowa didampingi Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.
Menurut Bupati Talenrang dinamika pasokan dan permintaan menjelang akhir tahun perlu dikelola melalui intervensi yang terstruktur, termasuk mitigasi risiko akibat cuaca, peningkatan konsumsi musiman dan potensi distorsi distribusi.
“Setiap kebijakan pengendalian harus didukung sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan presisi,” tegasnya.
Bupati Gowa juga mendorong optimalisasi implementasi kerangka 4K sebagai pedoman operasional TPID: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan konsistensi pemantauan harian, validasi data komoditas, serta kesiapan intervensi pasar.
“Koordinasi yang konsisten dan berbasis evidensi menjadi fondasi utama penanganan inflasi pada periode puncak konsumsi masyarakat,” tambah bupati perempuan pertama di Gowa ini.
Berdasarkan data inflasi November 2025, Kabupaten Gowa mencatat angka 2,61 persen (year on year), berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat 2,73 persen. Pemerintah daerah menilai capaian ini sebagai hasil penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, dan pelaku pasar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa sekaligus Ketua Harian TPID Kabupaten Gowa menegaskan bahwa konsolidasi pengawasan lapangan perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi informasi stok, harga dan distribusi secara berjenjang hingga tingkat kecamatan.
“Ketepatan data dan kecepatan koordinasi antar unit menjadi determinan utama stabilisasi harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Gowa meneguhkan komitmen untuk memperkuat tata kelola pengendalian inflasi melalui integrasi data lintas sektor, peningkatan kualitas intervensi pasar, serta penguatan komunikasi publik. Upaya ini diharapkan mampu memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(Bawa Karaeng, Isra)
