Gowa, baktionline.id
Ketegangan mewarnai Gedung DPRD Kabupaten Gowa pada Rabu (22/7/2026).
Langkah berani ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang memilih tetap menggelar Rapat Paripurna penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, meski sebelumnya Bupati Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, mengajukan surat permintaan penundaan.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam, dengan didampingi jajaran Wakil Ketua: Hasrul Abdul Rajab, Taufik Surullah, dan Hj. Tina Mawangi.
Hadir Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin beserta
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala bagian dan Camat.
Sempat molor dan diwarnai ketidakpastian suasana di kantor legislatif yang diwarnai penantian panjang. Agenda yang sedianya dijadwalkan mulai pukul 10.00 WITA harus membentang molor.
Berdasarkan pantauan baktionline.id, sembari menunggu kepastian dimulainya rapat, para anggota dewan tampak sibuk berbincang santai di dalam ruangan. Sementara itu, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta tamu undangan lainnya memilih menunggu di luar ruangan.
Titik terang baru muncul ketika Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam, secara resmi membuka jalannya persidangan setelah kuorum terpenuhi secara signifikan—43 dari total 45 anggota DPRD tercatat menandatangani daftar hadir.
Aksi Interupsi dan saling dukung legislator mewarnai rapat paripurna sesaat setelah Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam melempar pembahasan mengenai surat permintaan penundaan dari Bupati Gowa Hj. Sitti Husniah Talenrang untuk ditanggapi para peserta rapat.
Sontak, gelombang penolakan terhadap usulan penundaan tersebut meluncur deras dari para legislator:
Asrul Makkaraus (Fraksi PPP) langsung menggebrak dengan interupsi tegas dari kursi barisan depan. Ia menekankan bahwa jadwal rapat ini bukanlah agenda mendadak.
” agenda ini bukan tiba-tiba. sudah diagendakan sejak lama melalui mekanisme resmi, karena itu tidak bisa lagi ditunda!” tegas Asrul.
Yusuf Harun menyuarakan nada serupa.
Menurutnya, surat permintaan eksekutif tidak memuat alasan yang cukup kuat untuk membatalkan keputusan yang telah disepakati di tingkat Badan Musyawarah (Bamus).
Abd Razak ( Fraksi Gerindra) meminta pimpinan sidang untuk tidak ragu dan tetap bergeming pada jadwal awal.
”Kita harus lanjutkan agenda hari ini, pimpinan jangan lagi menunda-nunda,” cetusnya.
Ramli Siddik Dg. Rewa (Fraksi PPP) menguatkan bahwa dasar hukum pelaksanaan paripurna sudah sangat solid karena telah melewati persetujuan Bamus dan didukung penuh mayoritas anggota dewan.
Mendengar rentetan aspirasi dan dorongan kuat dari para anggota DPRD Gowa, Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam akhirnya mengambil keputusan tegas untuk melanjutkan seluruh rangkaian rapat paripurna
.
” Lembaga DPRD memiliki agenda sendiri, jadi tidak bisa ditunda lagi. Karena sudah ada permintaan dari anggota dewan dan telah diagendakan oleh Bamus, maka payung hukum rapat ini sudah sangat kuat. Sidang kita lanjutkan!” seru Fahmi menancapkan palu sidang.
Keputusan DPRD Gowa untuk tetap melangkah ini menjadi sorotan publik.
Peristiwa tersebut tidak hanya memperlihatkan keseriusan dewan dalam mengawal pertanggungjawaban anggaran daerah tepat waktu, tetapi juga menjadi sinyal kuat tegaknya independensi lembaga legislatif di Kabupaten Gowa dalam menjalankan fungsinya.
(Bawa Karaeng, Isra / baktionline.id)
