Gowa, baktionline.id
Sebuah foto Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Gowa serta Ketua Komisi 1 DPRD Gowa menjadi perbincangan publik.
Foto itu beredar saat proses usulan pemberhentian Bupati Gowa masih bergulir di Mahkamah Agung (MA).
Dalam foto tersebut, Husniah terlihat bersama Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam dari Fraksi PPP, Wakil Ketua III DPRD Gowa Tyna Haji Tino Dg. Mawangi dari Fraksi NasDem, serta Ketua Komisi 1 DPRD Gowa dari Fraksi PPP, Asrul Makkaraus Sujiman.
Kemunculan foto ini menarik perhatian karena sebelumnya DPRD Gowa telah mengambil keputusan melalui rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa. Berkas dan proses selanjutnya kini berada di MA.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di publik mengenai posisi para legislator yang terlihat dalam foto. Apakah pertemuan itu berkaitan dengan perubahan sikap politik setelah keputusan DPRD Gowa?
Anggota DPRD Gowa dari Fraksi PPP, Asrul Makkaraus Sujiman, membantah anggapan tersebut. Ia mengatakan pertemuan dengan Bupati Husniah berlangsung dalam konteks personal dan bukan membawa agenda kelembagaan DPRD.
“Iye, jadi saya sampaikan bahwa pertemuan kami bukan dalam konteks mewakili lembaga. Sebagai teman kami hanya membahas persoalan dan pengalaman-pengalaman hidup masing-masing dan hal-hal lain, termasuk apa-apa yang bisa dilakukan untuk Gowa ke depan,” kata Asrul.
Ia menegaskan pertemuan tersebut tidak mengubah sikap politiknya terkait hasil Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat DPRD Gowa.
“Kalau terkait Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat saya kira itu sudah selesai dan kami di DPRD Gowa sepakat untuk pemakzulan Bupati Gowa. Sekarang prosesnya ada di Mahkamah Agung,” ujarnya.
Menurut Asrul, perbedaan sikap dalam urusan politik tidak otomatis membuat hubungan personal menjadi renggang.
“Keputusan politik di DPRD Gowa tidak serta-merta membuat saya dan Husniah Talenrang menjadi musuh. Kami berseberangan di persoalan politik tertentu, tapi beliau tetap menjadi teman dan sahabat kami untuk berbagi cerita dan pengalaman yang lain,” katanya.
Asrul juga memastikan dirinya tetap menjalankan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa.
“Sikap politik saya tidak berubah. Bahkan saya termasuk yang mengkritisi beberapa kebijakan beliau yang saya anggap tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menilai komunikasi secara pribadi dengan kepala daerah merupakan hal yang berbeda dengan keputusan politik yang telah diambil DPRD melalui mekanisme kelembagaan.
“Kalau kami bertemu sebagai teman dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dan untuk kebaikan bersama, saya kira itu hal yang berbeda,” ujarnya.
Wakil Ketua III DPRD Gowa, Tyna Haji Tino Dg. Mawangi, juga menegaskan bahwa proses Hak Angket DPRD Gowa telah selesai. Saat ini, kata dia, proses selanjutnya berada di MA.
“Saya cuma bisa menyampaikan kalau Hak Angket itu sudah selesai, kita sisa menunggu hasil keputusan dari MA,” kata Tyna.
Saat ditanya apakah foto bersama Bupati Gowa dapat dimaknai sebagai perubahan sikap politik, Tyna menyinggung proses yang kini berada di MA.
“Apakah foto ini bisa merubah hasil keputusan di MA? Tidak kan?” ujarnya.
Ia menyadari foto tersebut dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat.
“Saya yakin 800 ribu lebih penduduk di Gowa pastilah pandangannya berbeda,” katanya.
Namun, Tyna menegaskan sikapnya terkait persoalan tersebut tidak berubah.
“Saya dari awal tidak pernah berubah sikap terkait foto itu, beda substansinya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab dari Fraksi Gerindra memastikan pertemuan tersebut bukan agenda resmi DPRD Gowa.
“Mereka bertiga bertemu Bupati bukan atas nama lembaga DPRD, mungkin atas nama pribadi mereka masing-masing. Karena kami di pimpinan DPRD maupun di pimpinan AKD tidak pernah ada rapat, apalagi terkait dengan agenda bertemu Bupati,” kata Hasrul.
Hasrul menegaskan DPRD Gowa telah mengambil keputusan melalui mekanisme kelembagaan. Karena itu, pertemuan secara personal tidak dapat dimaknai sebagai perubahan sikap DPRD secara keseluruhan.
“DPRD Gowa adalah lembaga yang bekerja berdasarkan keputusan dan mekanisme kelembagaan, bukan berdasarkan sikap atau pertemuan individual,” ujarnya.
Ia mengatakan komunikasi secara pribadi merupakan hak masing-masing anggota DPRD. Namun, hal tersebut tidak serta-merta mewakili sikap lembaga.
“Terkait adanya Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menemui Bupati, itu merupakan hak masing-masing sebagai individu untuk berkomunikasi. Tetapi pertemuan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai perubahan sikap atau keputusan DPRD secara kelembagaan,” jelasnya.
Hasrul mengaku belum mengetahui secara pasti isi pembicaraan antara Bupati Husniah dan para legislator tersebut.
“Untuk hal yang mereka bicarakan kami belum tahu apa yang mereka bahas,” tutupnya.
(Bawa Karaeng, Isra)
